Apa Manfaat Peraturan Perusahaan & Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama

Bagi Anda startup founder; para entrepreneur yang memiliki karyawan; atau bahkan praktisi HR perusahaan; tidak boleh tidak, harus paham tentang pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB.

Pembuatan peraturan, tentunya bertujuan untuk meningkatkan bisnis agar semakin besar dan menciptakan lapangan kerja untuk banyak orang, maka wawasan tentang ketenagakerjaan jadi hal yang wajib dipelajari

Berikut Kami Ulas, Bagaimana Syarat & Aturan Pembuatan Peraturan Perusahaan dan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalan sebuah perusahaan.



Aturan Pembuatan Peraturan Perusahaan :

Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk.

Namun, kewajiban pembuatan Peraturan Perusahaan tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 16/2011”).

Pasal 1 angka (20) UU No.13/2003 mendefinisikan peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (“Peraturan Perusahaan”).

Peraturan Perusahaan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut (“Pejabat”) :

  • kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
  • kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
  • Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi.

Pasal 111 ayat (1) UU No.13/2003 mengatur bahwa Peraturan Perusahaan sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :

  • Hak dan kewajiban pengusaha
  • Hak dan kewajiban pekerja/buruh
  • Syarat kerja
  • Tata tertib perusahaan
  • Jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan.

Untuk melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan maka pengusaha harus mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan tersebut kepada Pejabat.

Pasal 8 ayat (2) Permenaker 16/2011 mengatur bahwa permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

  • Naskah Peraturan Perusahaan yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh pengusaha; dan
  • Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam hal pengajuan Peraturan Perusahaan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud di atas dan materi dari Peraturan Perusahaan tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan maka Pejabat wajib mengesahkan Peraturan Perusahaan dengan menerbitkan surat keputusan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 11 ayat (3) UU No.13/2003 mengatur bahwa Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Perusahaan dapat mengubah Peraturan Perusahaan asalkan hal tersebut telah disepakati oleh para pekerja/buruh dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Peraturan Perusahaan harus mendapatkan pengesahan kembali dari Pejabat. Jika perubahan Peraturan Perusahaan tersebut tidak mendapat pengesahan maka perubahan terhadap Peraturan Perusahaan tersebut dianggap tidak ada.



Aturan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

1. Apa itu PKB?

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh; atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha; atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha; yang memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pengertian di atas diambil dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 21. Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yang dimaksud adalah :

  • Dinas Ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota untuk perusahaan yang wilayah kerjanya terdapat dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
  • Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi jika wilayah kerja perusahaan terdapat di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
  • Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) provinsi.

2. Mengapa perusahaan memerlukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?

Pada dasarnya, PKB bukanlah dokumen yang wajib dimiliki oleh semua perusahaan, melainkan sarana untuk memuat kesepakatan baru jika hal ini dibutuhkan oleh kedua belah pihak (perusahaan dan pekerja). PKB dibuat melalui sebuah perundingan, kemudian didaftarkan pada dinas terkait, dan isinya mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan.

3. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan PKB?

Pengusaha dan serikat pekerja/perkumpulan serikat pekerja, atau perkumpulan pengusaha dengan serikat pekerja/perkumpulan serikat pekerja. Jika dalam sebuah perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja, maka yang berhak maju dalam perundingan PKB mewakili pekerja adalah serikat yang anggotanya minimal 50% dari jumlah karyawan perusahaan itu.

Namun, apabila semua serikat pekerja jumlah anggotanya kurang, maka perlu berkoalisi dengan serikat pekerja lain sampai jumlah anggotanya 50% lebih. Atau, bisa juga meminta dukungan dari karyawan lain di luar anggota serikat pekerja.

4. Berapa banyak PKB yang diizinkan berlaku di sebuah perusahaan?

Satu perusahaan hanya dapat memiliki satu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) saja, yang berlaku bagi seluruh pekerjanya. Untuk perusahan yang memiliki kantor cabang, PKB induk akan berlaku di semua cabang, dan boleh dibuat PKB turunan untuk masing-masing cabang.

Sedangkan untuk perusahaan yang tergabung dalam satu grup, tetapi masing-masing mempunyai badan hukum sendiri, maka PKB dibuat dan dirundingkan oleh masing-masing perusahaan.

5. Berapa lama masa berlaku PKB dalam sebuah perusahaan?

Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dengan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja.

Perundingan untuk membuat PKB yang baru bisa dimulai paling cepat 3 bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku saat ini. Tetapi, jika perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, PKB yang sedang berlaku saat ini tetap berlaku untuk paling lama 1 tahun.

6. Dasar hukum apa yang dapat dijadikan landasan untuk membuat PKB?

  • Aturan tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terdapat dalam:
  • Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 116 sampai Pasal 135
  • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, terutama Pasal 12 sampai dengan 29.

 

Silahkan bagikan informasi ke akun media sosial anda

Panduan Mutasi & Balik Nama Kendaraan Bermotor

balik nama kendaraan bermotor

Bagaimana Cara & Syarat Untuk Dapat Mutasi & Balik Nama Kendaraan Bermotor?

Saat anda berpindah domisili maka sebagai pemilik kendaraan, anda wajib Mutasi, apalagi rubah kepemilikan, ini wajib balik nama kendaraan bermotor yang anda miliki tersebut sekaligus merubah saat status domisili anda juga.

Tindakan yang akan dilakukan, yakni “mendaftar ulang” atau meregistrasi kembali kendaraan bermotornya sesuai dengan daerah tinggal yang baru melalui kantor SAMSAT

Namun, terkadang ada saja bahkan mungkin kebanyak masyarakat masih minim informasi tertang hal / cara untuk mutas kendaraannya.

Dan rupanya tidak hanya itu saja, ada juga pemilik kendaraan bermotor yang bahkan malas dan merasa ribet bila harus langsung mengurus mutasi kendaraan, sehingga alamat domisili baru dengan alamat di surat kendaraan bermotor menjadi berbeda dan hal ini tentu rawan terhadap pelanggaran dan pencurian.

Dengan memutasikan kendaraan anda, maka saat pembayaran pajak dan urusan terkait kendraan bemotor lainnya, menjadi mudah, nyaman dan aman, tanpa harus meluangkan waktu banyak dan uang tambahan untuk biaya anda urus – urus.

Saat ini kepengurusan mutasi sudah semakin mudah, walau mungkin sosialisasi di masyarakat masih dirasa minim informasi, namun dengan hadirnya media Internet, akses tersebut menjadi lebih mudah di dapatkan.


Bagi anda yang sudah siap untuk melakukan mutasi kendaraan, harap cek kembali tentang status dan persyaratan utama lainnya di bawah ini :

  • Persyaratan utama, tentunya harus membawa bawa BPKB dan STNK.
  • Bawa kendaraan untuk cek data dan cek fisik kendaraan, hal ini bisa dilakukan cek fisik bantuan di kantor Samsat terdekat.
  • Selanjutnya silahkan bawa juga kwitansi jual beli kendaraan bermotor dimaksud dan meterai Rp 6.000, bila motor diperoleh dari hasil jual beli
  • Sesuaikan KTP pemilik kendaraan dari daerah yang dituju (tempat tinggal wajib pajak pemilik kendaraan dimaksud)
  • Sedangkan persyaratan khusus untuk mutasi kenderaaan bermotor yang berbadan hukum, syarat yang perlu disiapkan adalah, salinan akta pendirian plus satu lembar fotokopi, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
  • Sedangkan persyaratan untuk intansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD ), dengan melampirkan surat Tugas atau surat Kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.

Lalu, bagaimana proses & prosedur pengurusannya? Berikut kami uraikan ya :

  • Anda harus melapor ke Samsat (menurut plat motor yang terdaftar sekarang). Atau sesuai dengan alamat yang tertera di STNK atau di kantor Samsat Kenderaaan awal terdaftar.
  • Setelah di Samsat, anda langsung menuju ke bagian loket mutasi (menyerahkan BPKB dan STNK dan KTP daerah yang dituju).
  • Dilakukan Cek fisik (gesek nomor rangka dan mesin) berdasarkan mekanisme yang berlaku
  • Anda kembali ke bagian mutasi (menyerahkan fotokopi BPKB, STNK, KTP, masing-masing rangkap dua).
  • Setelah cek fisik selesai, anda dapat langsung menuju ke bagian fiskal untuk membayar sejumlah biaya sesuai ketentuan yang berlaku
  • Selanjutnya, kembali ke bagian mutasi, lalu proses mencabut berkas dari Samsat awal pendaftaran kendaraan dimaksud
  • Menunggu berkas keluar dengan jangka waktu tertentu sesuai SOP yang dijalankan petugas SAMSAT setelah proses dimaksud selanjutnya, Penggunaan kendaraan bermotor akan mendapatkan surat jalan sementara.
  • Setelah berkas keluar, dari samsat awal dikanjutkan pemilik kendaraan segera melaporkan ke Samsat daerah yang dituju dengan tujuan untuk menyerahkan berkas-berkas yang diterima ke bagian mutasi.
  • Petugas samsat yang dituju akan segera memproses mutasi kendaraan dimaksud
  • Samsat akan cek silang ke Polda setempat bila mutasi lintas provinsi.
  • Menunggu STNK dan pelat nomot yang baru dalam jangka waktu tertentu.
  • Setelah sesuai dengan lama waktu yang ditentukan, kembali ke Samsat untuk mengambil STNK dan pelat nomor baru, lalu membayar sejumlah biaya untuk pajak, STNK, pelat nomor, dan ( BPKB) sesuai ketentuan yang berlaku
  • Menunggu BPKB yang di-update keluar (biasanya akan di estimasi waktu & tanggal pengambilannya).
  • Mengambil BPKB yang telah di-update sesuai dengan alamat domisili dan berdasarkan KTP pemilik
    Proses Mutasi kendaraan dimaksud selesai .

Berikut ini informasi tambahan untuk pendaftaran Kendaraan Bermotor yang Baru :

Atas nama perorangan

  • Tanda jati diri yang sah (KTP, SIM, KITAS)
  • Faktur
  • PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
  • Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan
  • Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, harus dilampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin.
  • Surat keterangan bagi kenderaan bermotor angkutan penumpang umum
  • Sertifikat uji type, tanda bukti lulus uji type

Atas nama Badan Hukum

  • Salinan akte pendirian perusahaan
  • Keterangan domisili perusahaan
  • NPWP
  • Surat kuasa bermaterai, ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan (diatas kop surat)
  • Faktur
  • PIB (Pemberitahuan Impor Barang)
  • Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan
  • Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, harus dilampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin.
  • Surat keterangan bagi kenderaan bermotor angkutan penumpang umum
  • Sertifikat uji type, tanda bukti lulus uji type

Berikut untuk langkah-langkah pengesahan STNK baru :

  • Datang ke Samsat dengan persyaratan lengkap
  • Mengisi formulir
  • Ke loket pendaftaran, persyaratan dan identitas kita sebagai pemilik kendaraan akan diteliti
  • STNK akan disahkan dan dicetak dengan komputer
  • Korektornya adalah Kanit Min Regident dan Kasi Pajak, kita akan diberitahu jika sudah selesai.
  • Membayar ke kasir
  • STNK jadi dan akan diserahkan kepada kita.

Syarat/Dokumen yang dibutuhkan untuk pengesahan mencakup

Perorangan

  • Tanda Jati Diri yang sah + satu lembar foto copy
  • STNK dan Foto Copy
  • BPKB dan Foto Copy
  • Surat pernyataan pemilik kenderaan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spektek kendaraan bermotor

Badan Hukum

  • Salinan akte pendirian + 1 lembar foto copy
  • Keterangan domisili
  • NPWP
  • Surat kuasa
  • STNK dan Foto Copy
  • BPKB dan Foto Copy
  • Surat pernyataan pemilik kenderaan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spektek kendaraan bermotor

Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD)

  • Surat tugas/surat kuasa
  • STNK dan Foto Copy
  • BPKB dan Foto Copy
  • Surat pernyataan pemilik kenderaan bermotor bahwa tidak terjadi perubahan identitas pemilik atau spektek kendaraan bermotor

Pengesahan oleh petugas, dilaksanakan secara :

  • Manual dengan cap dan tanda tangan
  • Komputerisasi dengan menggunakan register komputer
    Bukti pungutan PKB/BBN-KB, SWDKLLJ dan Premi Angsuran Jasa Raharja (khusus kendaraan umum) tahun sebelumnya.

Demikian artikel tentang bagaimana cara & syarat untuk dapat mutasi kepemilikan & balik nama kendaraan bermotor anda agar perjalanan dan kepemilikan kendaraan bemotor anda terasa aman dan nyaman.

Bagi anda yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus bagaimana cara & syarat untuk dapat mutasi kepemilikan & balik nama kendaraan bermotor anda, segera hubungi kami dan dapatkan pelayanan dengan harga terbaik dari kami.

 

 

Silahkan bagikan informasi ke akun media sosial anda
× Chat dg Kami